Hukrim | - Part 2

Resahkan Warga, 4 Begal Dihadiahi Timah Panas

Hukrim|Sabtu, 18 Januari 2020Sabtu, 18 Januari 2020

MEDAN – Kepolisian sektor Medan Baru Jajaran Polrestabes Medan berhasil meringkus 4

Headline, Hukrim|Selasa, 17 Desember 2019

JAKARTA – Kasus dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap

Headline, Hukrim|Rabu, 20 November 2019Kamis, 21 November 2019

SULSEL – Kejaksaan Negeri Jeneponto menggiring tiga tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan

Hukrim|Kamis, 2 Mei 2019Kamis, 2 Mei 2019

JAILOLO – Jajaran Inspektorat Hamahera barat saat ini tengah melakukan analisa untuk

Hukrim|Sabtu, 23 Maret 2019Sabtu, 23 Maret 2019

Stratak-News, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan

Hukrim|Sabtu, 2 Maret 2019Senin, 4 Maret 2019

Jakarta, Stratak-News | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Merial Esa (ME) sebagai

Hukrim|Minggu, 17 Februari 2019

Jakarta, Stratak-News | Konverensi Pers Pengungkapan Perkara Sindikat Sextortion yakni Pemerasab berkaitan

Hukrim|Rabu, 6 Februari 2019

Malut, Stratak-News | Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kepala Kantor Perwakilan

Hukrim|Sabtu, 2 Februari 2019

Medan, Stratak-News | Satres Narkoba Polres Serdangbedagai meringkus seorang warga yang ditengarai sebagai

Hukrim|Senin, 21 Januari 2019Senin, 21 Januari 2019

Kalbar, Stratak-News | Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Barat (Kalbar) amankan Sabu

Hukrim|Senin, 13 Agustus 2018Jumat, 18 Januari 2019

Jakarta, Stratak-News | KPK memeriksa mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Budiarso Teguh, sebagai

Hukrim|Minggu, 12 Agustus 2018Jumat, 18 Januari 2019

Jakarta, Stratak-News | Kasus pelanggaran hukum terkait pelelangan terbatas pekerjaan pembangunan Bandar

Hukrim|Senin, 6 Agustus 2018Jumat, 18 Januari 2019

Bandung | Menjelang penyelenggaraan pesta olahraga Asia, Asian Games XVIII/2018, Polda Jabar dan

Hukrim|Senin, 6 Agustus 2018Jumat, 18 Januari 2019

Jakarta, Stratak-News | Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mendahulukan gugatan presidential threshold ketimbang gugatan masa jabatan