JAYAPURA – Bertempat di Ruang Media Center Bid Humas Polda Papua telah dilaksanakan kegiatan Dialog Interaktif RRI Polisi Menyapa Dengan Tema Sukseskan Pilkada di Tanah Papua, Kamis (16/7).
Hadir sebagai Narasumber Kabid Humas Polda Papua Kombes.Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal SH, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, Komisioner Bawaslu Ronald Manoach.
Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay dalam kesempatannya mengatakan bahwa 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang akan melaksanakan Pilkada beberapa tahapan pilkada yang sudah dilakukan oleh KPU.
PKPU Nomor 5 2020 tentang dafwal, tahapan dan program, juga ada PKPU Nomor 6 2020 tentang KPU melaksanakan sebuah tahapan pilkada ditengah wabah corona, pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan, di point pasal 2 ayat 2 mengatakan ditambah lagi aspek keselamatan dan kesehatan seluruh tahapan menggunakan protokol kesehatan tersebut.
Tahapan untuk hari ini ada 4 tahapan yang saat ini KPU laksanakan yang pertama rekrutmen PPD, PPS, PPDP khususnya setelah wabah ini tanggal 15 juni 2020 mulai dengan pelantikan PPS, 24 Juni sampai dengan 12 Juli dilaksanakan ferivikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, terdapat 6 Kabupaten dan 8 pasangan calon, 24 Juni sampai dengan 14 Juli dilaksanakan rekrutmen PPDP panitia pemutakiran data pemilih, tahapan ke empat dari tanggal 15 Juni sampai dengan 13 Agustus dilaksanakan pemutakiran data pemilih, tugas dari PPDP yaitu melakukan pencocokan dan penelitian terhadap dokumen yang terkait dengan data pemilih sesuai dengan KTP, KK.
“Kami mohon kepada masyarakat yang terdaftar di 11 Kabupaten yang mengikuti pilkada mohon untuk mendaftarkan diri atau ada petugas PPDP yang datang kerumah untuk dilakkukan pencocokan, penelitian terhadap data pemilik, saya meminta kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di 11 Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada KPU sedang melakukan pencocokan data mohon masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas kami untuk mengisi data tersebut,” tutur Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal SH dalam kesempatannya mengatakan bahwa setelah kami mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pengumuman pilkada 2020 yang akan dilaksanakan Desember, setelah beberapa bulan ini kita menghadapi Pandemi Corona, tentu kita melaksanakan koordinasi dengan KPU Bawaslu untuk menyiapkasn segala sesuatunya yang nantinya dilaksanakan kegiatan kegiatan pemantauan dan pengawalan terhadap proses pelaksanaan pilkada ini, dari situasi saat ini yang tentu berbeda dari tahun sebelumnya.
Maka tahapan tahapan ini kita selalu kawal dan komunikasikan agar permasalahan sekecil apapun dapat diselesaikan dengan baik, sehingga proses pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik, dari 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkda mempunyai titik kerawanan yang berbeda beda, Kapolres dan jajaran akan selalu memberikan pengawalan, pendampingan pelaksanaan pilkada bersama dengan forkopimda untuk mengawal proses demokrasi di Papua.
“Kita sudah melaksanakan mapping terhadap hambatan dan gangguan di wilayah 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu dari pada kita melakukan tindakan lebih bagus kita melakukan pencegahan sehiangga kita berkomunikasi dengan siapapun terasa aman dan nyaman, apa yang sudah disosialisasikan oleh Gakkumdu, Bawaslu harus kita laksanakan dengan sebaik baiknya sehingga tidak ada yang menjadi korban,”ucap Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal SH.
Komisioner Bawaslu Ronald Manoach dalam kesempatannya mengatakan bahwa menginfentalisir potensi yang dianggap sanksi pelanggaran dan itu semua sudah kami sampaikan di jajaran sampai ditingkat bawah untuk mengarsipkan semua potensi potensi pelanggaran tersebut yang nantinya pada saat penetapan calon menjadi referensi untuk melakukan penindakan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
Namun kami tidak hanya fokus pada bagian tersebut karena instrumen pengawasan kami adalah kami kami mengusut untuk melaksanakan pencegahan secara maksimal, perlu dipahami bahwa bawaslu bukan menindak tapi kami memaksimalkan pencegahan, kami bersinergi dengan kepolisian, tokoh adat, tokoh agama tokoh masyrakat, tokoh pemuda dan kami membuat program kontekstual, dalam waktu dekat kami akan mencanangkan kampung bebas politik uang.
“Kami juga melakukan sosialisasi dalam bentuk parapara bawaslu kepala suku mitra bawaslu karena kami melihat Rakyat dalam setiap proses pemilu/pilkada sering menjadi korban, ataupun pemilih pemula yang masih belum memahami cara berdemokrasi terjebak dalam politik praktis, hal yang penting untuk diperhatikan titik rawan Nabire namun sebelas Kabupaten juga rawan sehingga kita tidak mengabaikan Kabupaten yang lainnya, kita bersinergi untuk menjaga potensi potensi kerawanan yang terjadi di 11 Kabupaten ini, nanti pada tanggal 20 sampai dengan 21 ada rekap tingkat kabupaten untuk penetapan verivikasi faktual secara perseorangan, ini kita sudah diskusikan dengan Kepolisian akan memaksimalkan keamanan, apabila hasil dari penetapan ada yang TMS bisa terjadi gejolak untuk itu kita bisa mengantisipasi bersama untuk mencegah,” ucap Komisioner Bawaslu Ronald Manoach.
Pilkada saat ini berbeda dengan tahun lalu, saat ini kita harus bisa beradaptasi dengan pandemi, kami di Bawaslu mensosialisasikan larangan dan sanki, dalam pelaksanaan pilkada tidak ada yang kebal hukum, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat beserta para calon kandidat baik perseorangan maupun diusung partai politik kita bersama sama untuk menyukseskan pilkada dengan berjalan sesuai aturan, kami bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan maksimal jajran kami terbatas kami mendorong lapisan masyarakat bersama bawaslu untuk melaksanakan pencegahan. (MT)
Komentar