JAKARTA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat 10 Oktober 2025.
Rakornas ini mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, dengan tujuan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memperluas layanan keuangan hingga ke pelosok negeri.
Kegiatan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardana; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus; Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono, dan kepala daerah se-Indonesia.
Menko Airlangga dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan yang merata hingga ke pelosok tanah air.
“Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Melalui TPAKD, kita dorong agar layanan keuangan bisa menjangkau semua wilayah, termasuk desa dan daerah kepulauan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata,” ujar Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga Hartanto saat sambutan.
Bupati Halsel, Bassam Kasuba menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendukung program nasional percepatan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang masih terbatas layanan perbankannya.
“Melalui forum ini, kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan dan OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Tujuannya agar pelaku UMKM, nelayan, dan petani di Halmahera Selatan bisa lebih mudah memperoleh pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi,” jelas Bupati Bassam.
Menurutnya, perluasan akses keuangan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal di tingkat lokal.
“Akses keuangan bukan hanya soal perbankan, tetapi juga literasi masyarakat agar mampu mengelola keuangannya secara produktif. Ini bagian dari upaya kita memperkuat ekonomi rakyat dari bawah,” tandasnya.
Rakornas TPAKD 2025 juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, serta aparat penegak hukum dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berdaya saing di seluruh Indonesia.
Editor : Dewi
Komentar