oleh

Dari Indonesia Untuk Percepat Kemajuan Maluku Utara

TERNATE – Diskusi publik  dengan tema “Dari Indonesia Untuk Percepat Kemajuan Maluku Utara” yang digelar pada hari Selasa, 9/4/19 di Cafe Jarod, Jalan Stadion Kota Ternate Tengah, mengupas berbagai persoalan lokal yang hingga saat ini masih menjadi “PR” besar bagi pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.

Diskusi yang diadakan oleh aktifis pemuda  dan tokoh intelektual itu menghadirkan Ir. Tjatur Sapto Edy sebagai narasumber.

Pada awal penyampaian, Tjatur membuka dengan pertanyaan bagaimana Maluku Utara harus menyiapkan mutu pendidikan yang baik, pranata ekonomi yang bagus. Hal ini disampaikan mengingat selama dua periode duduk di DPR, jarang sekali dirinya mendengar diskursus tentang Maluku Utara, apalagi mendengar pertengkaran (perdebatan) terkait maluku utara.

Hal pertama yang dikedepankan olehnya adalah masalah pendidikan. Menurutnya, untuk menuju mutu pendidikan yang baik perlu ditopang oleh pendapatan lebih. Baik itu pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah.

“Pendidikan yang bermutu dan berkualias bagi anak-anak itu menjadi konsen saya,” ujar S2 lulusan  ITB ini.

Ketika menyinggung masalah peningkatan pendapatan daerah Maluku Utara yang hingga saat ini terhitung tidak tinggi, ia menyatakan, karena semua hasil bumi di Maluku Utara dijual mentah.

“Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka semua hasil bumi seharusnya diolah sendiri, misalnya harga kopra, dengan perbandingan harga kopra hitam 3,000, kopra putih 9.000 dibuat minyak kelapa berkisar 18.000-20.000,” paparnya.

Oleh karenanya, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kalau saja di Maluku Utara dibangun industri-industri pengelolaan hasil bumi, akan sangat berpengaruh pada percepatan peningkatan daya tambah.

“Maluku Utara memiliki tanaman kelapa yang luar biasa, namun tidak memiliki industri, sehingga saya berusaha menyiapkan industrinya agar kelapa bisa terselamatkan,” jelas aktifis di media sosial (tjatursaptoedy.com).

Selain itu, Tjatur juga menyoroti masalah pengadaan listrik yang tidak maksimal dan tidak optimal. Ia menilai, listrik di Maluku Utara itu hanya cukup untuk rumah tangga saja, itupun tidak semua daerah 24 jam. Maka dari itu, pengadaan daya listrik juga harus ditingkatkan.

“Kenapa PLN tidak mau nambah daya, karena di Maluku Utara proyek rugi, PLN nombok 600 M setiap tahun, karena rata-rata PBB tertinggi di Indonesia, sekitar 3000 per kwh, sementara rata-rata masyarakat hanya membayar 1200 per kwh,” terangnya.

Dengan begitu, Tjatur berpendapat harus dicari sumber energi yang murah dan asli serta mampu menjadikan Provinsi Maluku Utara yang mandiri.

“Karena Maluku Utara memiliki tanah yang subur, saya bermaksud ingin mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomas yang terletak di Oba,” lanjutnya.

Lebih jauh menurut Tjatur, di Maluku Utara semuanya sudah ada,  hanya saja belum diolah dengan baik. Termasuk untuk menurunkan biaya tenaga pokok listrik sekaligus menggarap tenaga kerja.

“Kalau energi yang cukup saya sendiri yang melakukan investasi,” tukasnya.

Dalam uraiannya, Ia juga menegaskan bahwa, tantangan di Maluku Utara lebih besar daripada provinsi lain di Indonesia. Untuk itu harus menjadi tuan rumah yang baik. Karena 20-30 tahun kedepan bukan lagi bersaing dengan manado, bugis, melainkan cina dan negara lain.

Pada akhir penjabaran, pria kelahiran Magelang ini mengatakan, jika semua pendapatan sudah naik, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka langkah yang utama dilakukan adalah investasi untuk pendidikan, guna menyiapkan anak cucu di Maluku Utara harus lebih pintar dari provinsi lain.(ep)

Komentar